Hukum Privat: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh

Hukum Privat termasuk salah satu kasus yang paling banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kasusnya bisa dibilang lumayan sepele. Salah satu contohnya kasus mbah Minah (55 Tahun) yang masuk penjara selama 1 bulan 15 hari di PN Purwokerto dengan alasan karena mencuri 3 buah coklat di kebun milik PT Rumpun Sari Anton.

Selain hukum privat, ada juga yang yang disebut hukum publik. Namun pada kesempatan kali ini akan fokus hukum privat. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan hukum privat? Langsung simak ulasan berikut.

Sebelumnya pahami dahulu ya mengenai Pengertian Hukum Menurut para Ahli.

Pengertian Hukum Privat

Pengertian hukum privat secara umum dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur kepentingan individu dengan individu lain, atau individu dengan warga negara yang  lain.

Setiap individu yang terlibat, mendapatkan kebebasan menentukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Dimana negara sebagai mediator bagi para individu. Di dalam hukum privat, terdapat dua cakupan hukum yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang.

Pengertian Hukum Publik

Sementara yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Cakupan hukum publik lebih luas, tidak sebatas mengurus kepentingan individu ke individu, tetapi mengatur hubungan warga antar negara dengan warga negara lain.

Umumnya hukum publik selalu ada subjek hukum yang diwakili oleh pemerintah yang berkuasa. Ini upaya negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi warga negaranya. 

Cakupan hukum publik pun ternyata juga bertugas untuk mengatur hubungan antar dengan alat perlengkapan negara, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi tugas. Adapun tugas  lain, diantaranya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional.

Baca juga: Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Ciri-Ciri Hukum Privat

Setelah mengetahui pengertian hukum privat dan hukum publik secara umum, kamu juga perlu mengetahui ciri-ciri hukum privat. Berikut ulasannya 

1. Fokus pada perilaku dalam masyarakat yang bersifat individual 

Seperti yang sudah disinggung sekilas di atas. Bahwa hukum privat mengurus masalah hukum yang dilakukan oleh perseorangan dengan perseorangan. Atau perorangan dengan kelompok masyarakat, atau bisa juga berlaku sebaliknya. 

2. Tetap ada monitor dari badan yang berwenang 

Saat berbicara tentang hukum, pasti ada monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenangan. Salah satu fungsi monitoring untuk mengetahui apakah terjadi penyelewengan atau tidak. Selain itu juga dapat memberikan bobot akan pentingnya aturan hukum. 

3. Peraturan bersifat memaksa 

Tidak ada aturan yang sifatnya menyenangkan. Hampir semua peraturan bersifat memaksa dan tidak menyenangkan. Karena sifatnya yang memaksa inilah, yang mendorong orang untuk patuh dan tidak melanggar. Bisa kita bayangkan jika tidak ada aturan tegas, maka tatanan kehidupan masyarakat kita akan terlihat berantakan dan amburadul. 

4. Pelanggar yang terbukti mendapatkan sanksi tegas 

Setiap warga Negara, tanpa terkecuali, setiap pelanggar wajib mendapatkan sanksi tegas. Meski dalam kasus yang terjadi di lapangan, banyak pelanggaran kasus suap atau semacamnya yang tidak terendus oleh pihak berwajib.

Terkadang masyarakat pun bisa menjadi pengawas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kemudian bisa diberikan sanksi jelas. Apalagi di era teknologi seperti sekarang ini. Netizen kini memiliki kekuatan masa yang luar biasa. 

5. Memuat perintah atau larangan 

Ciri hukum privat sudah jelas, memuat perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu pun muncul dari berbagai jalan. Bisa perintah dari atasan pemerintah, perundangan-undangan dan dan masih banyak lagi. 

6. Aturan larangan dan perintah wajib dipatuhi oleh seseorang

Setiap perintah dan larangan yang termuat, wajib dipatuhi oleh seseorang dan warga masyarakat. Jika terbukti melanggar, maka akan mendapatkan sanksi tegas. Bentuk sanksi pun beragam, bergantung dari masing-masing kasus yang dialami. 

Itulah keenam ciri hukum privat. Dari keenam ciri di atas, hukum tetaplah hukum. Dimana setiap aturan yang tertuang bersifat mengatur, demi menjaga tatanan masyarakat tetap terjaga kondusif. 

Perbedaan Hukum Privat Dan Publik

Perbedaan hukum privat dengan hukum publik dapat dilihat dari empat kriteria, yang akan kita ulas sebagai berikut. 

1. Dilihat Dari Subyeknya 

Jika dilihat dari subjeknya, maka hukum privat bersifat individu dan individu pemerintah. Sementara hukum publik subjeknya adalah pemerintah atau individu yang memiliki kasus dengan pemerintah atau antar negara. 

2. Hubungan Hukum 

Sementara jika dilihat dari hubungan hukum, maka hukum privat bersifat otonom dan horizontal antara individu dengan individu lain.

Sebaliknya, hubungan hukum pada hukum publick bersifat vertikal yang berkaitan dengan kasus sepihak antar negara dengan individu  atuaun berurusan antar individu dengan pihak antar negara. 

3. Sifat Norma 

Bisa dibilang sifat norma pada hukum privat jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukum publik. Dimana hukum privat bersifat memaksa dan ada pula yang bentuknya tidak memaksa. Sementara hukum publik bersifat lebih aku, karena bersifat memaksa, tidak ada toleransi sekecil apapun. 

4. Konsekuensi 

Perbedaan hukum privat dan hukum publik dari segi konsekuensinya. Pada hukum privat konsekuensinya bersifat lapangan hukum privat, berlaku juga dengan hukum publik yang konsekuensinya bersifat lapangan hukum publik.

Dari keempat perbedaan hukum privat dan hukum publik di atas, jika dibuat kesimpulan, kamu bisa lihat tabel perbedaan di bawah ini. 

No	Kriteria	Hukum Privat	Hukum Publik
1	Subjeknya	Individu Individu dengan pemerintah	Pemerintah Individu
2	Hubungan hukum	Otonom Horizontal antar individu dengan individu	Vertikal Sepihak antar negara dengan individu
3	Sifat norma	Tidak memaksa Memaksa	Memaksa
4	Konsekuensi	Lapangan hukum privat	Lapangan hukum publik

4 Contoh Hukum Privat

Belum lengkap rasanya jika belum ada contoh kasus yang termasuk ke dalam hukum privat. Berikut beberapa contohnya. 

1. Rudi menjual handphone miliknya ke Roni. Jika terjadi hubungan jual beli antara Rudi dan Roni yang di atur dalam KUHPer, selama handphone yang dijual itu benar milik Rudi dan selama Roni memberikan bayaran setelah mengambil handphone itu atau selama penjualannya berjalan pada umumnya dan tidak melanggar ketentuan hukum , maka kasus ini termasuk dalam hukum privat.
2. Roki bercerai dengan Suami, meninggalkan 3 orang anak. Dalam kasus perceraian mereka. Maka Roki sebagai ayah dari ketiga anaknya memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kemudian mereka membuatlah sebuah perjanian dan kesepakatan bersama.
3. Selebgram, sebut saja Z merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh si X. Maka si Z pun melaporkan aksi X ke ranah hukum, dengan maksud memberikan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya, dan agar tidak dicontoh oleh orang lain.
4. Kasus pencurian motor milik pedagang sayur, di jalan Poros Dusun Sawakung Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, akhirnya dibebaskan. Tersangka pencuri sepeda motor milik korban dengan alasan untuk biaya persalinan Istrinya yang mendekati waktu kelahiran. Atas dasar kemanusiaan, korban luluh dan tidak melanjutkan proses hukum. Mereka berdamai secara kekeluargaan. Si pelaku pun berjanji tidak akan mengulangi tindakannya.

Itulah beberapa contoh hukum privat. masih ada banyak hukum lain, misal hukum kekeluargaan, perikataan, perceraian dan masalah warisan. Semoga sedikit ulasan ini bermanfaat. (Irukawa Elisa)

Baca juga artikel hukum lainnya

• 7 Contoh Hukum Perdata di Indonesia
• 4 Sumber Hukum Islam