Indonesia sebagai Negara agraris. Maka tidak heran jika masih banyak ditemukan persawahan dan potensi alam yang luar biasa. Sayangnya, ketika berbicara tentang pertanahan, jumlah tanah yang digunakan untuk pertanian semakin tahun semakin berkurang. Namun sisi lain, jumlah penduduk semakin banyak. Sehingga menimbulkan kepadatan spasial.
Tidak dapat dipungkiri jika berbicara pertanahan, ada hukumnya. Setiap masyarakat yang memiliki tanah pun wajib tahu hukumnya apa saja. Maka, tidak ada salahnya buat kamu untuk mempelajari kebijakan hukum pertanahan.
Terdapat rekomendasi buku yang mengulas kebijakan hukum pertanahan karya Dr. Ardiansyah, S.H., M.H. secara garis besar, buku ini tidak hanya membahas kebijakan hukum pertanahan saja, tetapi juga mengulas beberapa tema lain seperti perkembangan hukum pertanahan di Indonesia, perkembangan pengadaan tanah, konsep kebijakan hukum pertanahan, fenomena kebijakan hukum pertanahan dan masih banyak lagi.
Ada satu fakta menarik tentang kebijakan hukum pertanahan di Indonesia. Ternyata permasalahan penguasaan tanah Negara sudah ada semenjak masa Hindia-Belanda. Masalah legitimasi atau pembenaran hukum ini menjadi bahan perdebatan, karena menyinggung tentang penerapan doktrin domein pada tanah yang dianggap bahwa tanah tak bertuan.
Kemudian, daerah yang masih berbentuk kerajaan, membuat hak atas tanah tertentu yang dikenal sebagai hak ulayat, yaitu hak untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah. Pemerintah kolonial dan investor swasta barat membutuhkan sebagian besar tanah untuk pendirian perusahaan dan perkebunan besar.
Di buku ini membukakan perspektif dan pandangan kamu tentang pertanahan. Tidak hanya yang sudah disebutkan di atas. Kamu pun akan menemukan fakta upaya percepatan registrasi tanah di Indonesia. Atau mungkin kamu salah satu yang masih bingung tentang bagaimana mekanisme pendaftaran tanah berbasis kekuatan hukum? Nah, di buku halaman 51 akan dijelaskan secara tuntas dan gamblang.
Buku ini direkomendasikan buat mahasiswa jurusan hukum. Terutama yang ingin menyelami tentang politik hukum pertanahan di Indonesia. Politik hukum pertanahan adalah kebijakan pemerintah di bidang yang ditujukan untuk penggunaan penguasaan atau pemilih tanah.
Dimana hal ini di peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan Undang-undang pertahanan dan peraturan pelaksanaannya.
Buku setebal 189 halaman ini pun juga akan mengajak kita berkenalan terkait klasifikasi kewenangan pertanahan pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Eksistensi politik hukum pertanahan telah memberikan kewenangan pertanahan kepada pemerintah pusat yang diyakini belum optimal.
Ternyata tidak hanya itu saja, disparitas antara aturan yang dibuat dengan implementasi yang tidak konsisten akan merugikan kepentingan pemerintah daerah, khususnya masyarakat lokal. Nah, di bab ini, penulis sengaja akan menjabarkan secara detail kewenangan pertahanan pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu apa saja.
Kelebihan buku terbitan deepublish dikemas menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga pembaca merasa nyaman. Hanya saja, secara visual, buku ini kurang menarik. Butuh beberapa gambar atau bagan/tabel agar mata tidak terlalu lelah.
Meskipun demikian, dari segi isi yang dipaparkan, sarat akan ilmu pengetahuan dan wawasan. Oh iya, buku ini dibagi menjadi enam bab. Di bab pertama akan memperkenalkan kebijakan hukum pertahanan. Kemudian dilanjutkan di bab dua, tentang perkembangan hukum pertahanan di Indonesia.
Masuk ke pembahasan inti, pembaca akan diarahkan lagi mempelajari tentang politik hukum pertanahan di Indonesia dan perkembangan pengadaan tanah. Dimana berbicara soal tanah di Indonesia, cukup pelik, mengingat kita sebagai Negara kepulauan.
Tidak berhenti sampai disitu saja. Kamu pun juga akan mendalami konsep kebijakan hukum pertanahan dan fenomena kebijakan hukum pertanahan di Indonesia. Termasuk masalah problematika kebijakan hukum di beberapa provinsi.
Buat kamu yang tertarik ingin mengetahui lebih lengkap tentang buku ini. Bisa langsung memesan di sini. Bisa juga dengan cara paling simple, yaitu ke marketplace kesayangan kamu.
Kemudian klik pesan, dan tinggal tunggu sampai barang sampai.
| Judul Buku | Kebijakan Hukum Pertanahan |
| Penerbit Buku | Deepublish |
| Penulis | Ardiansyah |
| ISBN | 978-623-02-4979-2 |
| Ukuran | 14×21 cm |
| Halaman | xii, 189 halaman |
| Tahun Terbit | 2021 |
| Pembelian | Beli Buku |