Arifuddin Jalil adalah Ketua Komisi Informasi provinsi Kepulauan Riau. Sejak 4 Agustus 2010, Arifuddin Jalil memilih hijrah untuk berkiprah di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya aktif sebagai wartawan di media Batam Pos Grup (Jawa Pos Grup) selama 10 tahun. Lahir di Jeneponto Sulawesi Selatan, 16 Desember 1974 dan menimbah ilmu mulai tingkat sekolah Dasar hingga menyelesaikan Strata Satu (S1) di Sulawesi Selatan. Sementara pendidikan Magister Ilmu Komunikasi berhasil diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2015. Arifuddin Jalil yang biasa disapa Arjal, adalah pria yang senang berorganisasi. Ia pernah tercatat sebagai aktivis Ikatan Mahasiswa muhammadiyah di Makassar, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar, serta Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Setelah sukses menyelesaikan pendidikan S1, sekitar tanggal 9 Agustus tahun 2000 memilih hijrah dan menetap di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berada di daerah yang berbatasan Singapura dan Malaysia, tidak membuat surut dalam berkiprah di dunia organisasi. Selain aktif sebagai insan jurnalistik khususnya di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga tetap berkiprah di organisasi sosial keagamaan, seperti Ketua Umum Ikatan Dai Muda kota Batam, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau, Wakil Ketua KNPI kota Batam, serta beberapa organisasi keagamaan lainnya. Kemudian pada periode 2010-2014, memilih berkiprah di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat mandat sebagai ketua. Kini Arifuddin Jalil kembali memimpin Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yakni masa jabatan 2014-2018. M.Z. Al-Faqih, adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. M.Z. Al-Faqih adalah seorang Sarjana Hukum, Sarjana Sastra, dan Magister Sains Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran. M.Z. Al-Faqih sebelumnya pernah aktif di organisasi kepemudaan, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Jawa Barat sebagai wakil sekretaris pada tahun 2007-2011. Pengalaman Pekerjaan yang pernah dijalaninya, M.Z. Al-Faqih pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Periode 2004-2009 dan 2009-2012, pernah juga menjadi Manager Hukum PT. Visi Media Asia (VIVA), induk ANTV dan tvOne, pernah juga menjadi ahli penyiaran yang diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bersaksi di PN Karawang (kasus pidana) dan PN Medan (kasus perdata), pernah juga menjadi kepala tim peneliti dalam penelitian implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, yang diselenggarakan Tempo Institute bekerja sama dengan Yayasan Tifa, yang laporan penelitiannya berjudul ―Progres, Partisipasi, dan Kegagapan, Riset Keterbukaan Informasi di Beberapa Lembaga Pemerintahan Nasional dan Daerah, Tempo Institute dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2012, pernah juga menerbitkan buku dengan Judul Eksistensi KPI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, pernah juga menjadi Perumus Peraturan-Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia sejak 2005-2011, pernah juga menjadi penyusun Kode Etik Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), organisasi yang beranggotakan TV-TV Swasta Nasional, pernah juga menjadi narasumber dalam proses amandemen Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang diselenggarakan Dewan Periklanan Indonesia (DPI) pada tahun 2014. Di bidang profesional, M.Z. Al-Faqih adalah seorang advokat PERADI dan juga seorang mediator profesional yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA). Satriadi adalah Ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah 2011 sampai dengan 2015 dan 2015 hingga saat ini. Pendidikan Dasar ditempuhnya di Sekolah Dasar (SD) Inpres Mantangai Hilir sejak tahun 1978 hingga tahun 1984. Sekolah Menengah Pertama ditempuhnya di SMPN 1 Mantangai sejak tahun 1984 hingga tahun 1987. Sekolah Menengah Atas ditempuhnya di SMA Muhammadiyah Kuala Kapuas sejak tahun 1987 hingga tahun 1990. Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya dari Universitas Palangka Raya pada tahun 1996 setelah menamatkan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Pengalaman pekerjaan antara lain; pernah menjadi wartawan ―Tabloid Borneo‖ sejak tahun 2000 hingga tahun 2001 dan pernah menjadi wartawan Harian Umum Tabengan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Betang Borneo sejak tahun 2005 hingga tahun 2006. Pernah menjabat sebagai Dewan Daerah Walhi Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2002 hingga tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 hingga tahun 2009. Pernah terlibat aktif dalam proses penyusunan Perda No.5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013. Pernah menjadi pembicara dan peserta berbagai seminar dan lokakarya tingkat nasional. Reidy Sumual adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Reidy Sumual sejak tanggal 13 April 2012 mengawali kiprah pertamanya sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Dengan esensinya untuk meletakkan fungsi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai alat mencegah korupsi. Suami dari Amanda Komaling ini kembali dipercaya sebagai komisioner Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2016-2020. Lulusan sarjana ilmu Administrasi Negara dari FISIP Universitas Samratulangi Manado, sejak 1997 menekuni dunia jurnalis. Pertama di Radio ROM2 FM Manado, kemudian pernah memberikan kontribusi untuk Radio ELSINTA Jakarta, ANTV, reporter TV Swasta TPI Jakarta pada tahun 2005, yang akhirnya Reidy Sumual berlabuh di Pacific TV Manado. Reidy Sumual juga memiliki pengalaman pernah menjadi fasilitator kecamatan program PPK. Ayah dari Gherald GM Sumual ini berprinsip cegah korupsi harus dengan Transparansi, perbanyak transaksi non tunai, e-budgeting dan bangun jiwa Wirausaha. Ade Jahran adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten masa jabatan 2015 hingga 2019. Pendidikan Dasar ditamatkan pada tahun 1991 di SD Inpres Cadasngampar. Sekolah Menengah Pertama ditamatkan di SMPN 1 Cikeusal pada tahun 1994. Sekolah Menengah Umum ditamatkan pada tahun 1997 di SMUN 1 Cikeusal pada tahun 1997. Gelar sarjana diperoleh pada tahun 2001 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ―SMH‖ Provinsi Banten pada jurusan Tarbiyah. Pendidikan Strata Dua (S2) konsentrasi manajemen pendidikan ditamatkan pada tahun 2010 dari Universitas Islam Attahiriyah Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman kerja yang pernah dijalani adalah; Pernah menjadi wartawan harian Fajar Banten (Kabar Banten) sejak tahun 2003 hingga tahun 2006. Pernah menjadi wartawan Radar Banten dan radarbanten.com sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Sampai saat ini tercatat sebagai dosen di UNMA Provinsi Banten dan UNSERA Provinsi Banten. Pengalaman organisasi yang pernah dijalani antara lain; pernah menjabat sebagai ketua forum wartawan ekonomi provinsi Banten. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Serang, Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Provinsi Banten, dan anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten. Prestasi yang pernah diraih juara II nasional lomba karya tulis jurnalis AIA Financial 2012, dengan judul: asuransi untuk hidup lebih baik. Juara III lomba karya tulis artikel tingkat provinsi Banten pada tahun 2016 tentang pemberdayaan pondok pesantren yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Banten dan FSPP Provinsi Banten. Peserta terbaik uji kompetensi wartawan se-Banten pada tahun 2010. Ade Jahran dapat dihubungi di nomor 081806063785–0812128686721 dan email [email protected]. Anne Friday Safaria adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Gelar Sarjana di bidang Filsafat diraihnya dari Universitas Indonesia dan gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (A.KS) diraihnya dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Gelar Master di bidang Administrasi Publik diperolehnya dari Universitas Padjadjaran. Saat ini Anne Friday Safaria sedang menempuh studi Doktoral di Universitas Padjadjaran (S3). Sebelum diangkat sebagai Komisioner, Anne Friday Safaria pernah bekerja sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan masyarakat, sebagai peneliti di lembaga Analisis Sosial Bandung, dan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Bandung. Dyah Aryani P adalah komisioner Komisi Informasi Pusat. Dyah sebelum menjadi komisioner bekerja sebagai aktifis NGO, peneliti, dan advokat. Selama 13 tahun Dyah berkecimpung dalam penelitian, pengkajian, advokasi hukum dan kebijakan media. Interaksinya dengan hukum dan kebijakan media dimulai dengan advokasi pembahasan RUU Penyiaran (2000-2002); sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung (Amicus Curre) pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang dimohonkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2006; pada tahun 2011, bersama dengan Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) melakukan uji materiil atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terkait dengan penguasaan dan kepemilikan media. Tahun 2012 Dyah melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertema: ―Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari 3 Badan Publik di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kepolisian RI)‖. Sebelum terpilih sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat, sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 Dyah adalah tenaga ahli Komite III DPD RI. Nur Fuad adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Lahir di Kota Pekalongan, tanggal 21 April 1975. Nur Fuad juga adalah pengurus KADIN Kota Semarang Periode 2016-2021, dan pernah menjabat sebagai staf ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Direktur Yayasan Wahyu Sosial sejak tahun 2002 hingga tahun 2007. Adrian Tuswandi adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014- 2018. Sarjana hukum diraihnya dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adrian adalah wartawan yang telah memiliki kartu wartawan utama yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Afrizal Tjoetra adalah Ketua Komisi Informasi Aceh. Gelar Sarjana diraih pada tahun 1996 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala Aceh. Pendidikan Strata Dua (S2) diraihnya pada tahun 2003 pada Jurusan Sosiologi Magister Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Pendidikan Strata Tiga (S3) ditamatkan pada tanggal 8 Desember 2016 di Fakulti Ilmu Kemasyarakatan di Universitas Sains Malaysia (USM), Penang-Malaysia. Aktivitas dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dimulai sejak 1995. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Forum LSM Aceh sejak tahun 1997 hingga tahun 1999, Manager Program Advokasi dan Jaringan, Yappika-Jakarta sejak tahun 2000 hingga tahun 2004. Selain itu, dipercayakan sebagai Koordinator Koalisi Ornop untuk YayasanJakarta sejak tahun 2001 hingga tahun 2002 dan Koordinator Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif-Jakarta sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, serta Direktur Eksekutif Aceh Development Fund sejak 2005 hingga tahun 2012. Sejak 2007 aktif sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh-Aceh Barat. Dan, aktif sebagai Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) sejak tanggal 19 Juni 2012 hingga tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 telah dilantik sebagai Komisioner Komisi Informasi Aceh masa jabatan 2016-2020. Lalu Ahmad Busyairi adalah Komisioner Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Lahir di Mantang, Loteng, pada tanggal 02 Februari 1976.Pendidikan yang ditempuh lebih banyak di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah mulai dari jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Mantang lalu ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri I Batukliang hingga jenjang Sekolah Mengengah Atas pada Madrasah Aliyah Darusshiddiqien NW Mertak Paok, Desa Aik Darek. Pendidikan tinggi Strata Satu (S1) ditamatkannya di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Lalu Ahmad Busyairi telah mengenal dunia gerakan dan mulai menjadi aktifis sejak duduk di bangku SMP. Keaktifannya ini yang membuatnya mengenal dunia gerakan dan menghantarkannya aktif di berbagai organisasi sosial dan keagamaan, serta Non Government Organizations (NGO), yang terakhir lebih banyak dilakoninya pada yayasan (lembaga) yang dibentuknya bersama koleganya. Lalu Ahmad Busyairi memulai karir di beberapa perusahaan swasta. Tercatat pernah bekerja sebagai presenter pada stasiun televisi Lokal. Lalu Ahmad Busyairi juga tercatat pernah menjabat sebagai komisioner Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lombok Barat dengan jabatan sebagai wakil ketua pada 2010 sampai dengan 2012. Pada Juli tahun 2012 sampai dengan 2014 bekerja sebagai pelaksana program kemitraan Australia–Indonesia Partnership For Decentralisation (AIPD) pada lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai officer Badan publik dengan bidang tugas asistensi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Dompu dan Bima untuk Open Government, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pernah bekerja sebagai consultant AIPD provinsi Papua Barat terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2016 pada isu yang sama. Lalu Ahmad Busyairi sejak Juni 2015 sampai dengan Juni 2016 juga sebagai independent consultant dan sering menjadi narasumber untuk peningkatan kapasitas dan keberfungsian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada beberapa pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat UU KIP sampai dengan tahun 2016. Pada tanggal 2 juni 2016 Lalu Ahmad Busyairi resmi diangkat dan dilantik oleh Gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Komisioner Komisi Informasi provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa jabatan 2016-2020. Aswar Hasan adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2015-2019 dan masa jabatan 2011-2015. Pendidikan Strata Satu (S1) Komunikasi ditamatkan di Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Pendidikan Strata Dua (S2) Komunikasi Massa ditamatkan di Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Strata Tiga (S3) Administrasi Publik saat ini ditempuh di Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Aswar Hasan adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2011 hingga tahun 2015. Koordinator Bidang Pemantauan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Sebelumnya, Aswar Hasan menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan selama dua periode masa jabatan. Aswar Hasan pernah menjadi Dekan FISIP Unanda Palopo. Aswar Hasan pernah diutus Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk belajar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Resolusi Konflik di Strasbourg Perancis dan mengikuti sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Aswar Hasan adalah Kolomnis tetap harian Fajar dengan nama Kolom: Secangkir Teh. Terbit setiap hari Ahad. Aswar Hasan juga aktif sebagai pembicara di berbagai forum diskusi dan seminar. Wahyu Kuncoro adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Strata Satu (S1) ditamatkan di Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) studi Ilmu Politik. Strata Dua (S2) ditamatkan di Universitas Diponegoro studi Ilmu Politik. Wahyu Kuncoro adalah kolumnis media, penggiat informasi dan pelayanan publik. Wahyu Kuncoro juga aktif sebagai pengurus dengan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Wahyu Kuncoro aktif menulis artikel di berbagai surat kabar. Artikelnya yang pernah dimuat antara lain; Korupsi Anything Goes (Surya, 1 Maret 2005), Mundurnya Menkopolkam, Babak Baru Rivalitas Mega-Sby (Surya, 16/Okt/2004), Penahanan M Basuki dan Ali Burhan untuk Mengungkap Korupsi Elit Lokal (Kompas, 27/Peb/2003), Potret PKL Surabaya (Kompas, 1/Mar/2002), Mewaspadai Terorisme Sosial di Jatim (Kompas, 19/Okt/2002), Politik Aliran Mewarnai Pilgub Jatim (Surya, 14/Juni/2003), PDIP dan Surabaya Underground (Surya), Konflik Menang-Kalah Dewan versus Walikota (Surabaya Post, 8/Nov/2002), Menuntut Tanggungjawa IKOMA (Jawa Pos), Enam Ancaman Pemilu 2004 (Surabaya Post, 28/Peb/2003), Potret Kontroversial Prilaku Kita (Resensi Buku, Surya,26/Agust/2001), Pemilu, Pergantian Rejim dan Revolusi Sosial (Surabaya Pagi) Hamdan Nurdin adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Aceh masa jabatan 2016- 2020. Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samalanga, Bireuen pada tahun 2008. Pendidikan Akademi Perawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Banda Aceh ditamatkan pada tahun 2009. Gelar Sarjana Sosial diraihnya pada tahun 2002 dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Gelar Magister Sains diraihnya pada tahun 2016 dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada program Studi Magister Ilmu Kebencanaan, dengan judul tesis: Efektivitas Penerapan Simulasi Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Komunitas SMP Islam YPUI Banda Aceh. Pengalaman kerja yang pernah dijalaninya adalah perawat kamar bedah, Rumah Sakit Islam Malahayati, Medan sejak bulan Juni tahun 1990 hingga bulan Desember tahun 1990. Pernah menjadi Kepala Ruang Perawatan Pria, RSU Lhokseumawe. Pernah menjadi Kepala Ruang Perawatan Pria, RSU Lhokseumawe sejak bulan Maret tahun 1991 hingga bulan Februari tahun 1992. Pernah menjadi Kepala Regu Eemergency, Rumah Sakit PT. Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe sejak bulan Juni tahun 1992 hingga bulan Maret tahun 2002. Pernah menjadi Kepala Regu Hyperkes, PT. Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe sejak bulan Maret tahun 2002 hingga bulan Februari tahun 2006. Pernah menjadi District Health Coordinator (Lhokseumawe and Bireuen Districts) pada Save the Children INGO, sejak bulan Februari tahun 2006 hingga bulan Oktober tahun 2009. Pernah menjadi Livelihood to Improve Nutrition for Kids (LINK) Project Coordinator pada Save the Children INGO, Bener Meriah Based sejak bulan November tahun 2010 hingga bulan November tahun 2011. Pernah menjadi District Program Manager of MCHIP (Maternal Child Health Integrated Program), StC, Bireuen Based Bener Meriah Based sejak bulan November tahun 2011 hingga bulan Desember tahun 2012. Seminar, diskusi, dan workshop yang pernah dikutinya terkait dengan keterbukaan informasi adalah: ―Seminar Hari Hak Untuk Tahu‖ yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh-Dishubkomintel Aceh bertempat di Banda Aceh pada bulan Oktober tahun 2013. ―Seminar Nasional Refleksi 4 tahun UU KIP‖ yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat-Komisi Informasi Sulteng bertempat di Palu pada bulan April tahun 2014. ―ToT UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik‖ yang diselenggarakan USAID-Komisi Informasi Aceh pada bulan Agustus tahun 2014. ―ToT Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil, Media dan perguruan Tinggi‖ yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh bertempat di Banda Aceh pada bulan Agustus tahun 2014. Hamdan Nurdin juga telah mengikuti pendidikan mediator bersertifikat yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung (MA) pada bulan Desember tahun 2015. Hamdan Nurdin dapat dihubungi di nomor mobile phone: (+62) 81362535562 email: [email protected] Hazwan Iskandar Jaya adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hazwan adalah aktivis sosial kemasyarakatan, yang mendirikan Yayasan Bhakti Bangsa Yogyakarta serta menggagas lahirnya Muhasabah Institut Prambanan (MIP) sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda di bidang sosial, pendidikan dan budaya. Sebagai aktivis mahasiswa, pernah mengenyam sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Hingga kini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Profesi Wartawan digeluti sejak mahasiswa. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa ―Pendapa Tamansiswa‖. Sejak tahun 1993 – 2000 menjadi redaktur di Tabloid Eksponen Yogyakarta. Dan sejak tahun 2001-2006 menjadi Pemred Tabloid Gelombang. Di tahun 1999-2000 menjadi Direktur Eksekutif di Yayasan Tunas Bangsa, dan bersama USAID Surabaya Regional Office menggelar talkshow interaktif, polling keistimewaan DIY dan legal drafting RUU Keistimewaan DIY. Tahun 2004 menggagas Munas Pemuda Indonesia bersama Yayasan Negara Kertagama. Ketertarikan di lembaga negara non struktural membuatnya terjun menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, DIY di tahun 2008-2013. Kini berlanjut berkhidmat di Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk periode tahun 2015-2019. Beberapa karya tulisan berupa puisi, cerpen, esai dan opini pernah dimuat di Harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Terbit, Swadesi, Suara Karya, Suara Pembaruan (Jakarta), Mitra Desa (Bandung), Kedaulatan Rakyat, Bernas, Minggu Pagi, Pusara, Eksponen (Yogyakarta), Solopos (Surakarta), Jawa Pos (Surabaya) dan Lampung Post (Bandar Lampung). Beberapa karya masuk antologi bersama Momentum, Alif Lam Mim, Aku Ini, Begini-begini dan Begitu (Esai FKY 1997), Tamansari (FKY 1998), Embun Tajjali (FKY 2000), Lirik Lereng Merapi (FKY Sleman, 2000), Rumpun Bambu (Teater Sila Bantul, 1999). Bersama istri tercintanya, Suci Kuntarsih dan 3 (tiga) buah hatinya Fawwaz Chaidir Priantanu Kuncoro Jati (1996) dan Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo (2000) dan Muhammad Faeyza Taufiqullah Shafwan (2008) tinggal di Desa Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Handphone 0816 422 1324. atau email: [email protected] As‘ad Muzzammil adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Memulai Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Bandar Lampung tahun 1982, lalu melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung hingga kelas V dan menamatkannya tahun 1987 di Madrasah Ibtidaiyah PP Darussalam Tegineneng Lampung. Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ditempuh di tempat yang sama masing-masing tamat tahun 1990 dan 1993. Pada tahun 1994 As‘ad meneruskan studi di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) PM Gontor Jawa Timur dan menyelesaikan Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAID) Lampung melalui ujian Konversi/UNC pada IAIN Raden Fattah Palembang up Kopertais wilayah VII, tamat tahun 2000, berijazah. Pada Tahun 2000 As‘ad sempat mengenyam Pendidikan Strata Dua (S2) di IAIN Sultan Syarif Qosim Pekanbaru Riau sebelum menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Khusus Ilmu Budaya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Depok melalui bea siswa penuh dari Departemen Agama RI dan diselesaikan tahun 2002, berijazah. Selanjutnya Studi Strata Dua (S2) ditempuh di Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Lampung Tahun 2007, berijazah. Adapun, pendidikan Strata Tiga (S3) ditempuh pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2016, berijazah. Selain mengajar sebagai guru di almamaternya PP Darussalam Lampung tahun 1998-2000, As‘ad juga mengajar di Fakultas Syari‘ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2002-2003 dan STAIN Jurai Siwo Metro sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 hingga menjadi Kepala Perpustakaan di Instansi yang sama pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Pengalaman organisasi ditempuh sejak pendidikan menengah atas sebagai Ketua I Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darussalam (OPPD) pada tahun 1992 hingga tahun 1993, Pemimpin Redaksi (PIMRED) Majalah Kampus ―INTELEKTUALIKA‖ Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, pada tahun 1995 hingga tahun 1996, Ketua Departemen Bahasa Senat Mahasiswa ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, pada tahun 1995 hingga tahun 1997, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo Jawa Timur pada tahun 1995 hingga tahun 1996, Wakil Ketua Pengurus Karang Taruna Kota Bandar Lampung, pada tahun 2007 hingga tahun 2014, anggota Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2005 hingga tahun 2006, Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2006 hingga tahun 2008 hingga Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2001, pada bulan Desember 2008, As‘ad terpilih dan diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan aktif sebagai Komisoner hingga berakhirnya rangkaian dan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Lampung serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pada Tanggal 16 Septemper 2015, As‘ad dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Masa Jabatan 2015-2019. As‘ad dapat dihubungi melalui email : [email protected]/ Facebook: As‘ad Muzzammil/Twitter:@As‘ad Muzzammil. Mahbub Junaidi adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014- 2018. Gelar Sarjana Sastra Inggris diraihnya dari Universitas Jember. Pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan adalah wartawan TEMPO sejak tahun 2001 hingga tahun 2014. Selain itu, bekerja sebagai konsultan media, Public Relations, dan Media Trainer di berbagai pelatihan jurnalistik.