Paket 2 Buku Spesial Kemerdekaan

Deskripsi

Sinopsis Buku Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang memahami collaborative governance, bab dua membahas tentang kolaborasi dalam perspektif teori organisasi dna teori administrasi publik, bab tiga membahas tentang aplikasi model collaborative governance dalam pengembangan wisata budidaya dan sejarah, bab empat proses kolaborasi, bab lima membahas tentang kondisi awal kolaborasi, bab enam membahas tentang desai kelembagaan collaborative governance, bab tujuh membahas tentang kepemipinan fasilitatif dalam collaborative governance, dan bab delapan membahas tentang rekomendasi.

Selama beberapa dekade, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash;2008). Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda-beda namun dalam pengertian yang sama, misalnya collaboration, participatory management, participatory governance, collaborative democracy, collaborative governance, sound governance dan collaborative management untuk menggambarkan upaya bersama stakeholder dan non-state dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi. Istilah-istilah ini terkadang dipertukarkan dalam literatur, tetapi Ansell dan Gash (2008) lebih memilih “collaborative governance” untuk “manajemen” karena governance “lebih luas dan mencakup penataan berbagai aspek”, dan istilah “collaborative” adalah “lebih menunjukkan deliberatif dan pendekatan berorientasi konsensus “untuk pengambilan keputusan. (Agbodzakey, 2011)

Sinopsis Buku Politik, Partai Politik, dan Perempuan Frontstage and Backstage Sebuah Catatan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjadikan topik politik sebagai suatu kebutuhan yang perlu diikuti secara sistemis. Diskursus mengenai politik yang dibahas oleh sebagian besar manusia pasti berkelindan terhadap institusi partai politik, termasuk membahas keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Hal ini amat wajar, mengingat politik selalu memengaruhi proses formulasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan (decision making). Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memang telah menjadi perhatian sejumlah pihak karena secara otomatis ini akan melahirkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik (public sphere), meskipun di sisi yang lain keterlibatannya tertatih-tatih untuk mendapatkan kursi di parlemen. Bahkan, mendapatkan respons yang berbeda dari sebagian masyarakat seolah-olah keterlibatan perempuan dalam domain politik adalah hal yang tabu, begitu sudut pandang yang sering kita dengar.