Review Buku Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum – Berbicara tentang buku hukum, pastinya tidak akan pernah habis. Mengingat Negara kita sebagai Negara hukum. Sudah pasti bahasan dan permasalahan yang akan diperbincangkan tidak jauh-jauh dengan aturan hukum. Sayangnya tidak semua warga Negara yang tinggal di Negara hukum ini mengenal dan memahami dasar-dasar hukum salah satunya tentang putusan batal demi hukum.
Buku karya Rd. Yudi Anton RIkmadani, S.H., M.H. akan mengulas tentang dasar-dasar aspek putusan batal demi hukum. Khususnya pasca putusan mahkamah konstitusi. Barangkali ada yang belum paham tentang apa itu putusan batal demi hukum? Dapat diartikan bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim yang berakibat putusan tersebut tidak pernah ada sejak semula. Putusan batas demi hukum tidak memiliki nilai dan kepastian hukum, bahkan tidak memiliki hukum sama sekali.
Nah, buat kamu nih yang tertarik dengan putusan batal demi hukum, kamu bisa dapatkan bukunya di toko buku online Deepublish. Nah, penulis mencoba memperkenalkan ke masyarakat bahwa putusan batal demi hukum ini perlu dipahami oleh mahasiswa hingga masyarakat umum. Langsung saja, kita kepo ulasannya beriikut ini.
Gagasan putusan batal demi hukum
Di bab pertama, Yudi Anton Rikmadani mengawalinya dengan memperkenalkan norma hukum yang ada. Setidaknya ada tiga macam norma, yang mungkin tidak banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Padahal ketiga norma inilah yang selalu dijadikan sebagai proses pengambilan keputusan hukum.
Tiga macam norma hukum diantarannya adalah keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan. Kedua, norma yang mengatur keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative dan terakhir adalah norma yang mengatur keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman yang kita sering dengar dengan vonis.
Kesaksaan dan Mahkamah KOnstitusi
Buku terbitan Deepublish ini pun tidak sebatas memperkenalkan tentang putusan batal demi hukum saja. Tetapi juga mengulas tentang kejaksaan dan mahkamah konstitusi, yang tentu saja masih ada hubungannnya dengan putusan batal demi hukum. Di kita kamu akan diajak mempelajari tentang kedudukan kejaksaan sebagai sentral.
Di halaman 25, kamu pun akan diperkenakan kewenangan seorang jaksa dalam putusan batal demi hukum itu apa saja. Ternyata bekerja menjadi seorang jaksa pun bukan tanggungjawab yang mudah. Sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, kejaksaan adalah lembaga yang ada di bawah kekuasan eksekutif.
Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan. Hal ini disebabkan karena kejaksaan sebagai mebatan penghubung terhadap penyidikan dandengan tahap pemeriksaan. Nah, di bab inilah, kamu tidak hanya fokus pada aspek putusan batal demi hukum saja, tetapi juga diajarkan dari aspek lain.
Putusan Batal Demi Hukum Dalam KUHP
Hal yang menarik tentang putusan batal demi hukum dalam KUHP ternyata memiliki syarat syarat tertentu. apa saja syarat dan ketentuannya? Ada yang namanya syarat yang berbentuk putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan, tergantun dari hasil musyawarah yang berfokus pada surat dakwaan dan bukti-bukti yang sudah ada. Putusan yang dijatuhkan hakim diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang diajukan.
Bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana misalnya. Maka putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Adapun bentuk putusan pengadilan yang menyampaikan bahwa putusan yang menyatakan bawah dakwaan batal demi hukum. di bab ini setidaknya ada enam bentuk putusan. dan masih banyak kasus lain di bahas di bab ini.
Syarat Putusan Supaya Sah
Nah di buku putusan batal demi hukum juga akan mengulas syarat putusan supaya sah menurut KUHAP pasal 195 yang berbunyi sebagai berikut semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Dari isi pasal tersebut harus memenuhi syarat. Ada dua bentuk syarat, pertama memuat hal yang diwajibkan pada pasal 197 ayat (1) dan ayat (2). Kedua, diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Apbila hal-hal tersebut dilanggar oleh terdakwa, maka sudah kalah. Dengan hadirnya seorang terdakwa saja dari beberapa pokok putusan tersebut telah sah.
Demikian halnya dengan pengecualian yang mengadili terdapat secara in absensia atau pengadilan yang memutuskan secara versek putusan tetap sah. Sehingga pakar yang mengatakan kehadiran terdakwa sebagai tidak adanya putusan adalah keliru.
Baca juga : Rekomendasi Buku Hukum Terbaik
Kasus Konkrit putusan batal demi hukum
Masih menyinggung tentang putusan batal demi hukum, juga diulas di pasal 197 KUHAP dan keterkaitannya dengan putusan Mahkamah KOnstitusi No. 69/PUU-X/2012. Di bab ini selain menjelaskan secara detail tentang pasar KUHP juga megulas tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, buat kamu yang tertarik mempelajarinya, hanya bisa dibaca langsung di dalam buku terbitan Deepbulish ini.
Nah, di sub bab juga ada beberapa ulasan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Di bab ini kamu akan mempelajari dan bersinggungan dengan pasal dan ayat yang berkaitan.
Namannya juga berbicara tentang hukum, maka segala sesuatu didasarkan oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Misalnya di halaman 125, disebutkan pula tentang analisis putusan MK No. 69/PUU-X/2012 dan masih banyak hal.
Detail Buku :
Pengarang : Yudi Anton Rikmadani
Jumlah Halaman : x, 182 hlm
ISBN : 978- 602-401-364-6
Tahun terbit : 2016
Harga : Rp 106.000
Itulah sekelumit review buku dasar dasar aspek putusan batal demi hukum. Buat kalian yang kebetulan ingin membaca lebih lengkapnya, kamu bisa dapatkan bukunya di sini. Tinggal klik, maka kamu bisa dapatkan bukunya. Semoga buku karya Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H bermanfaat.
