Buku Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Sinopsis Buku Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Buku ini merupakan Buku Kedua Penulis dalam seri Pemerintahan Desa, buku sebelumnya berjudul “Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)”. Kajian dalam buku ini menawarkan alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang berlaku saat ini yang notabene bertitik berat pada Pemerintah Desa. Implikasi dari mekanisme ini adalah Pemerintah Desa harus melaksanakan dan menyelesaikan secara penuh semua proses pengelolaan keuangan Desa, yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga bilamana diukur dari beban kinerja, Pemerintah Desa memiliki beban yang sangat berat tanpa didukung oleh sumber daya yang memadahi untuk saat ini. Alternatif mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang diusulkan Penulis adalah dengan melimpahkan sebagian proses pengelolaan keuangan Desa ke pemerintah supradesa, dalam hal ini yang paling memungkinkan adalah Kecamatan. Selain itu, upaya ini dilakukan dengan tujuan lain, yaitu mengoptimalisasikan peran Camat beserta aparaturnya yang mulai tergerus sejak dilaksanakannya otonomi daerah.

Berdasarkan data penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor tahun 2011 sebanyak  3,41 (enam puluh tiga koma empat puluh satu) per seratus penduduk Negara Republik Indonesia tinggal di Desa. 4 Jumlah penduduk tersebut tersebar di 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) Desa di seluruh pelosok Negara Republik Indonesia. Pengaturan Desa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga era reformasi sangat tidak menentu dan karakteristiknya berubah-ubah. Mulai dari era Orde Lama yang bersifat sentralistis yang kemudian otonom serta Orde Baru yang sangat sentralistis. Selanjutnya era reformasi hingga akhir tahun 2013 kurang memperhatikan Desa sebagai satuan pemerintahan seutuhnya, karena perhatian utama terletak pada pelaksanaan otonomi daerah yang bertitik tumpu pada daerah otonom, yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan Desa tidak dapat berkembang sebagai sebuah satuan pemerintahan yang maju dan mandiri.

Buku Hukum Keuangan Desa (Mencari Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. 

Lihat juga kategori buku-buku yang lain:

Buku Biologi | Buku Kesehatan | Buku Hukum | Buku Ekonomi | Buku Kimia | Buku Manajemen | Buku Psikologi | Buku Pendidikan | Buku Sosial Politik | Buku Metode Riset | Buku Sains dan Teknologi