Buku Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon

Sinopsis Buku Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon

Buku ini terdiri dari 3 bab, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua membahas tentang implementasi undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan bab terakhir tentang pandangan sosiologi hukum terhadap tingkat kepatuhan/ketaatan dan kesadaran masyarakat di kota Ambon.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Ambon. Satuan Lantas Polres Ambon dan PP Lease dalam melakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat pertama atau sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran dan kampus yang menerangkan tentang muatan dari pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kelengkapan-kelengkapan sepeda motor dalam berkendara, manfaat-manfaat dari pada kelengkapan sepeda motor, sikap untuk mematuhi undang-undang, menaati undang-undang dan menyadari bagaimana menjalankan amanah undang-undang tersebut.

Pandangan sosiologi hukum terhadap tingkat Kepatuhan, ketaatan dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon dalam mengendarai sepeda motor dalam berlalu lintas masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Ambon dalam mentaati kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukanoleh pengedara sepeda motor yaitu tidak memakai helm dan tidak membawa SIM, STNK, perlengkapan kendaraan bermotor dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Sehingga penerapan Undang-Undang  ini belum mampu merubah kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Ambon agar dapat mematuhi dan melaksanakan budaya tertib berlalu lintas.

Dalam penyelenggaran Negara, Indonesia menganut konsep trias politika yang merupkan asas penyelenggaran Negara berdasarkan teori montesque, yang berasal dari prancis, dimana teori ini membagi kekuasan menjadi tiga bagian, yaitu, Kekuasan Penyelenggara Negara/Pelaksana Kebijakan (eksekutif), Kekuasaan Pengawasan Penyelenggara Negara dan Perumusan Kebijakan (legislatif) dan Kekuasaan Penerapan Hukum (yudikaif), sehingga secara konstutional keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaran negara dapat diindikasikan degan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing, dan tentunya indikasi penyelanggaran negara tersebut harus didasarkan atas sebuah kesepakatan yang menjadi landasan yuridis atas ketiga kekuasaan dimaksud, yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Buku Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. Lihat koleksi buku lainnya di : Toko Buku Online Deepublish