Buku Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara

Deskripsi

Sinopsis Buku Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara

Buku Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara

Semangat penguasaan, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara oleh negara sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pengelolaan yang harus dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjamin dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-undang tersebut juga diharapkan mengatur tentang pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, dalam perkembangannya UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini menuai berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan proses pengesahan UU minerba tersebut sangat cepat yang ditengarai sebagai bentuk sikap pemerintah dan DPR yang sangat sigap menyusun undang-undang yang melayani kepentingan investasi tambang atau pemilik modal, meskipun UU minerba yang baru ini berpotensi mengancam kepentingan nasional terhadap mineral dan batubara. Sementara, di sisi lain perubahan terhadap UU minerba ini terkesan sangat lamban dalam merespons tuntutan dan keinginan masyarakat atas berbagai persoalan, seperti IUP (Ijin Usaha Tambang) dan IUPK (Ijin Usaha Tambang Khusus), kemudian pengelolaan pertambangan yang sangat sentralistis sebab kehadiran UU minerba ini telah menarik kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan ke pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang ditandai dengan dihapusnya kewajiban amdal bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Indonesia serta tidak adanya keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas kemudian menjadi sorotan yang kemudian dituangkan ke dalam buku ini sebagai satu karya untuk disuguhkan kepada masyarakat, terutama kepada kalangan akademisi sebagai referensi tambahan dan pembanding dalam mempelajari dan mendalami kebijakan hukum di bidang pertambangan di Indonesia.

Buku Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI