Deskripsi
Sinopsis Buku Strategi Pemerintah Daerah Mencapai Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
Buku Strategi Pemerintah Daerah Mencapai Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Secara garis besar, buku ini membahas hal-hal yang bersentuhan dengan penataan entitas lembaga pemerintahan agar pengelolaan keuangan di daerah dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Pengelolaan keuangan negara sejak tahun 2001, pusat-pusat pelayanan lebih diarahkan kepada pemerintah daerah karena sejak tahun 2001 munculnya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan sepenuhnya dilimpahkan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri yang diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Rekayasa sosial diartikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membangun sebuah peradaban baru agar masyarakat secara bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa diajak untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan bersama, untuk semua komponen masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang berdomisili di suatu daerah tertentu. Komitmen aparatur dalam organisasi dimaksudkan agar semua aparatur yang bekerja pada pemerintahan. Buku ini mengajak untuk membangun kebersamaan sehingga pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi mudah dicapai. Komitmen yang baik dimulai dari pimpinan organisasi, dimulai dari jabatan level paling tinggi sampai dengan jabatan level paling rendah agar cita-cita organisasi mudah tercapai. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang berada dan bekerja di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Kompetensi yang dimaksudkan dalam buku ini adalah aparatur yang bekerja di organisasi pemerintah, mereka yang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing sehingga pencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi mudah tercapai. Jika aparatur ditempatkan sesuai keahlian maka pencapaian pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak menjadi sulit. Pendapat yang diberikan dari hasil pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) jika WTP menunjukkan pengelolaan keuangan suatu daerah tertentu telah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia. Salah satu contoh pemerintah mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Prinsip Akuntansi Pemerintah menganjurkan ada perubahan pencatatan dari Cash Basis ke Acrual Basis. Buku Strategi Pemerintah Daerah Mencapai Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari. Kelebihan kami : *Buku Baru *Original *Pengiriman Cepat *Stok selalu tersedia *Packing aman & rapi *Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI
Ulasan
Belum ada ulasan.