Buku Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan
ISBN:
SKU:
DP04061A
🔥 47 orang sedang melihat buku ini · 12 orang membeli dalam 24 jam terakhir
Rp 215.000 Harga aslinya adalah: Rp 215.000.Rp 182.750Harga saat ini adalah: Rp 182.750.
Diskon 15%
🚚 Gratis Ongkir ke seluruh Indonesia
Pilih Format:
🗓️Pembayaran Aman
📒Buru Original
💯Garansi 14 Hari
- Tiba dalam 3–5 hari kerja (JNE/SiCepat)
- Dikirim dari Yogyakarta ke seluruh Indonesia
- Transfer Bank · QRIS · GoPay · OVO · Dana · Indomaret
| Penulis | Muhlis Hafel |
| Instansi | Universitas Terbuka |
| Kategori | Buku Referensi |
| Bidang Ilmu | Sains dan Teknologi |
| ISBN | 978-623-02-1239-0 |
| Ukuran | 15.5×23 cm |
| Halaman | xxvi, 277 hlm |
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Tahun | 2020 |
Sinopsis Buku Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan
Buku Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan- Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Hingga saat ini, kurang lebih 35 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan. Orientasi peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya tumpang tindih, bersifat parsial dan lebih banyak mementingkan ego instansi sektoral. Lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Departemen/ Lembaga Teknis terkait, termasuk Bappenas, Dewan Kelautan Indonesia, LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi, Bakorkamla, TNI AL, Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair), Bea Cukai (Pabean), BUMN (PT PAL) dan swasta. Tetapi, sesuai kebijakan nasional saat ini semua departemen/ kementerian dan lembaga teknis lain, berada di bawah koordinasi Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla), sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2005 tersebut. Namun hingga saat ini Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tidak efektif dan sangat sulit melakukan tugas-tugas koordinasi di lapangan. Buku Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari. Kelebihan kami : *Buku Baru *Original *Pengiriman Cepat *Stok selalu tersedia *Packing aman & rapi *Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI
Informasi Tambahan
| Berat | 0,45 kg |
|---|
Buku Lain dari Kategori Ini
Produk Terkait
-
Diskon!

Buku Pembibitan Ternak Manajemen Program Pemuliaan Pada Sapi Bali
Rp 84.500Harga aslinya adalah: Rp 84.500.Rp 71.825Harga saat ini adalah: Rp 71.825. Masukkan ke keranjang -
Diskon!

Buku Keamanan Pangan
Dinilai 3.00 dari 5Rp 88.000Harga aslinya adalah: Rp 88.000.Rp 74.800Harga saat ini adalah: Rp 74.800. Masukkan ke keranjang -
Diskon!

Buku Basis Data Dasar: Untuk Mahasiswa Ilmu Komputer
Rp 91.000Harga aslinya adalah: Rp 91.000.Rp 77.350Harga saat ini adalah: Rp 77.350. Masukkan ke keranjang -
Diskon!

Buku Vertebrata Laut
Rp 81.000Harga aslinya adalah: Rp 81.000.Rp 68.850Harga saat ini adalah: Rp 68.850. Masukkan ke keranjang -
Diskon!

Buku Hukum Kelembagaan Negara
Rp 169.000Harga aslinya adalah: Rp 169.000.Rp 143.650Harga saat ini adalah: Rp 143.650. Masukkan ke keranjang
