Paket 1 Buku Spesial Kemerdekaan

Deskripsi

Sinopsis Buku Meraih Kursi DPR/DPRD Strategi dan Taktik Politik

Buku Meraih Kursi DPR/DPRD Strategi dan Taktik Politik

Persaingan yang ketat antarpartai politik dan antarcaleg dalam satu partai politik akan terjadi di semua Dapil. Jika partai politik tidak mampu membaca data ini dengan baik dan teliti, dipastikan akan kecolongan kursi. Dalam beberapa kasus, sejumlah partai politik terlihat membiarkan kondisi yang ada, dengan berharap dukungan ideologis maupun hanya berharap pada satu orang caleg saja. Hingga akhirnya partai politik itu pun kehilangan kursi. Hal itu bisa terjadi persaingan perebutan kursi di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun DPR RI.

Dengan menggunakan data yang ada, membaca data ini bisa dilakukan di semua Dapil di seluruh Indonesia. Tidak hanya di tingkat DPRD kabupaten/kota saja, tetapi juga di tingkat DPRD provinsi maupun DPR RI. Tinggal memasukkan data perolehan suara di daerah masing-masing, kemudian membandingkan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Kemudian dianalisis, bagaimana yang harus dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Sinopsis Buku DPRD Tentang Tugas dan Fungsi

Buku DPRD Tentang Tugas dan Fungsi

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara tentunya DPRD harus mempunyai kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

Tentang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 94 s.d. 207 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan secara lebih rinci tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2014 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini maka diharapkan DPRD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ikut mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan otonomi daerah.