Buku Budaya Hukum Kepolisian

Proses penegakan hukum selalu terkait dengan beberapa variabel yaitu substansi hukum, hukum acara, kondisi sosial politik, tingkat kesadaran hukum masyarakat, para aparat hukumnya, tersedianya fasilitas bantuan hukum. Peradilan pidana suatu negara, termasuk di Indonesia mencerminkan kewibawaan bagi negara, baik secara nasional maupun di mata internasional.

Namun kewibawaan negara tersebut tidaklah berlaku absolut, dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, di mana pada konteks perlindungan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.  Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sehingga perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Di mana segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi hukum inilah yang menjadi ciri dari negara

Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya :

• Introduksi
• Paradigma Modern Budaya Hukum Kepolisian
• Visi Polri Presisi dalam Dimensi Budaya Hukum
• Asas Negara Hukum dan Kekuasaan Pemerintah
• Tindakan Hukum Kepolisian
• Peradilan Administrasi Terhadapa Tindakan Hukum Kepolisian
• Permasalahan yang masih Tersisa