Sistem Parlementer Adalah: Ciri-ciri, Prinsip, Kelebihan dan Kekurangan

Sama seperti institusi, lembaga, atau badan lainnya, setiap negara juga memiliki sistem dalam melaksanakan perannya. Sistem yang dimiliki oleh setiap negara adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dimiliki oleh setiap negara dalam menjalankan perannya sebagai pemerintah.

Sistem pemerintahan juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Ada enam jenis sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Secara umum, sistem pemerintahan dibagi menjadi sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran. Terdapat dua macam sistem pemerintahan yang paling umum dan cukup dikenal, yaitu sistem parlementer dan presidensial.

Sistem parlementer pertama kali dilaksanakan di Inggris sejak permulaan abad ke-18 dan saat ini banyak digunakan oleh negara-negara Eropa. Sistem ini banyak diikuti oleh negara-negara yang lain, namun tidak sama persis dengan sistem yang berlaku di Inggris.

Melalui artikel ini, kami akan membahas salah satu jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer. Selain itu, juga akan dibahas mengenai prinsip, ciri-ciri, kekurangan dan kelebihan, serta perbedaannya dengan sistem presidensial.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Sebelum membahas ciri-ciri sistem parlementer, kami akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang lembaga eksekutifnya memiliki tanggung jawab kepada lembaga legislatif.

Lembaga legislatif memegang peranan yang besar dan sangat penting serta memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja lembaga eksekutif, termasuk dalam pembuatan keputusan dan kebijakan.

Umumnya, sistem parlementer bertujuan untuk meraih keseimbangan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Keseimbangan tersebut diwujudkan dengan adanya kerja sama antara badan legislatif dan badan eksekutif dalam melaksanakan program-program dengan efektif.

Contoh negara yang menggunakan sistem parlementer, antara lain negara Malaysia, Singapura, Jepang, Inggris, Belanda, Kanada, Jerman, dan lain-lain.

Prinsip Sistem Parlementer

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam sistem parlementer.

1. Pengawasan

Prinsip pengawasan menandaskan bahwa lembaga legislatif memiliki peran untuk mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga eksekutif. Lembaga legislatif mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Semua kebijakan dari lembaga eksekutif harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh lembaga legislatif.

2. Bertanggung Jawab

Prinsip ini menandaskan bahwa lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat dan lembaga legislatif. Setiap kali mengambil keputusan, lembaga eksekutif harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada lembaga legislatif.

3. Transparansi

Sistem parlementer menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Artinya, ada transparansi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Keputusan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan supaya masyarakat dapat ikut memahami serta mengawasi kinerjanya.

4. Perlindungan

Prinsip perlindungan artinya sistem parlementer ini perlu melindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Contoh Hak Asasi Manusia adalah hak untuk menyampaikan pendapat.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Berikut ini adalah ciri-ciri sistem parlementer.

1. Lembaga Eksekutif Memiliki Tanggung Jawab kepada Lembaga Legislatif

Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab secara kolektif atau kolegial (collegial executive) atas segala keputusan yang diambil. 

2. Lembaga Legislatif Mempunyai Wewenang untuk Menurunkan Anggota Lembaga Eksekutif

Lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam pembuatan keputusan. Lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat menentukan terhadap kedudukan lembaga eksekutif. Anggotanya berperan dalam membuat Undang-Undang dan mengawasi kinerja lembaga eksekutif.

Lembaga legislatif juga dapat menurunkan anggota lembaga eksekutif ketika mereka sudah tidak mempercayai anggota tersebut.

3. Pemilihan Lembaga Eksekutif Dilakukan oleh Lembaga Legislatif

Dalam sistem parlementer, lembaga legislatif mempunyai peranan yang penting. Lembaga eksekutif dipilih dengan berlandaskan pada keputusan lembaga legislatif. Lembaga legislatif berwenang dalam menentukan siapa yang mempunyai hak untuk menjadi bagian dari lembaga eksekutif.

4. Kebebasan Berpendapat

Ciri lainnya dapat diamati dari sistem parlementer terlihat dari masyarakatnya. Dalam sistem parlementer, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

5. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Memiliki Hubungan yang Erat

Terdapat kaitan yang erat antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Bahkan, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem parlementer

Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sitem pemerintahan parlementer yang perlu kamu ketahui:

Kelebihan Sistem Parlementer

Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan dari sistem parlementer.

• Pendapat antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sangat mudah disesuaikan.
• Batas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sangat jelas.
• Adanya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif. Hal ini dilakukan agar lembaga eksekutif lebih berhati-hati sewaktu melaksanakan peranannya.
• Pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan cepat.

Kekurangan Sistem Parlementer

Setiap jenis sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan sistem parlementer. Berikut ini merupakan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh sistem parlementer.

• Ada kemungkinan bahwa lembaga legislatif akan disetir oleh lembaga eksekutif. Hal ini bisa terjadi sewaktu sebagian besar anggota lembaga eksekutif merupakan anggota legislatif.
• Pihak-pihak yang pernah atau masih menjadi anggota dari lembaga legislatif kemungkinan dapat dimanfaatkan informasinya oleh mereka yang merupakan anggota dari lembaga eksekutif.

Baca Juga:

• Nilai Dasar Pancasila Adalah: Pengertian dan Contoh
• Demokrasi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip dan Tujuan
• Contoh Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem parlementer dan sistem presidensial merupakan dua jenis sistem yang berbeda. Kedua sistem ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Beberapa negara mencampur kedua sistem ini sehingga terbentuk sistem semi-presidensial dan sistem semi-parlementer. Beberapa hal yang menjadi pembeda antara sistem parlementer dengan presidensial, yaitu:

1. Eksekutif

Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Sedangkan, dalam sistem presidensial, lembaga eksekutif dipisahkan dari lembaga legislatif. Lembaga legislatif dan eksekutif adalah lembaga yang bersifat independen.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem parlementer adalah sistem yang mutual dependence. Sedangkan, sistem presidensial adalah sistem yang mutual independence.

2. Tanggapan Terhadap Perubahan

Sistem parlementer lebih fleksibel dan lebih responsif sewaktu merespon terjadinya perubahan. Sedangkan, sistem presidensial kemungkinan akan kurang responsif terhadap perubahan yang terjadi secara mendadak maupun mendesak.

3. Hubungan Antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif

Perbedaan lainnya tampak dari keterpisahan dan keterkaitan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam sistem presidensial, terdapat pemisahan yang jelas antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Hal ini dikenal dengan sebutan separated power system.

Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif tidak bergantung satu sama lain. Kedua lembaga tersebut bisa saling mengawasi sehingga mencegah terjadinya penyelewengan wewenang. Anggota eksekutif tidak bisa diturunkan atau dipecat oleh lembaga legislatif setiap saat.

Sementara itu, dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang lebih terikat.

4. Pusat

Tidak seperti pelaksanaan sistem presidensial, pelaksanaan sistem parlementer terpusat pada lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki peran yang lebih dominan apabila dibandingkan dengan lembaga eksekutif.

Periode Berlakunya Sistem Parlementer di Indonesia

Sistem parlementer juga pernah berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah uraian mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

• Pada tanggal 18 Agustus 1954 sampai 27 Desember 1949: Berlaku demokrasi dengan sistem presidensial. Pada 14 November 1954, berlaku demokrasi dengan sistem parlementer.
• Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950: Berlaku demokrasi dengan sistem parlementer.
• Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959: Berlaku demokrasi dengan sistem parlementer semu (quasi parlementer).
• Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966: Berlaku demokrasi terpimpin (presidensial).
• Pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998: Berlaku demokrasi terpimpin (presidensial).
• Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang: Berlaku demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial

Kesimpulan

Demikian penjelasan dari Deepublish Store tentang sistem pemerintahan parlementer. Hal inilah yang menjadi pembeda antara sistem tersebut dengan sistem presidensial.

Jika kamu ingin membagikan artikel ini kepada teman-temanmu, kamu bisa klik tombol share. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kamu bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar.