Buku Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi

Sinopsis Buku Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi

Buku ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas tentang hukum dan moralitas, bab dua membahas tentang hukum internasional, dan bab tiga membahas tentang penegakan hukum & ham

Perkembangan HAM tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hal itupun terbukti dengan semakin berkembangnya kebebasan dan demokrasi dalam kehidupan Negara dan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan standar minimal demokrasi yang berlangsung secara demokratis, jujur dan adil sehingga membuat Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS serta Negara muslim demokrasi terbesar di dunia yang menjadi rujukan bagi Negara-negara muslim lainnya dalam memajukan demokrasi.

Dalam konteks hukum, kemajuan HAM dan demokrasi itu sejalan dengan prinsip Negara hukum demokratis (democratic rule of law) sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, pelaksanaan HAM tidak dilakukan secara arbitrer semata-mata berdasarkan kehendak baik dari penguasa atau Pemerintah, tetapi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme demokratis. Namun pada titik ini pula soalnya. Kecuali dalam bidang politik, khususnya Pemilu, pelaksanaan HAM yang dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali menjadi invalid manakala berkaitan dengan berbagai kepentingan politik penguasa atau pemilik modal.

Prinsip Negara hukum demokratis yang mengedepankan instrument legislasi (peraturan perundang-undangan) sering berhadapan dengan lembaga legislatif yang tidak memiliki kapasitas dan integritas yang baik, birokrasi yang tidak otonom, berkemampuan rendah, dan tidak bersih, serta lembaga peradilan yang memiliki integritas dan kapabiltas yang juga tidak memadai. Pada ketiga pilar kekuasaan itu, legislatif, eksekutif dan birokrasi, serta peradilan berkelindan kepentingan-kepentingan kuasa politik dan kuasa modal yang membuat sistem hukum tidak dapat memenuhi pemenuhan HAM secara berkeadilan.

Buku Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Segera dapatkan buku ini dengan harga termurah, langsung dari penerbit ! Lihat juga kategori buku-buku yang lain :

Buku Biologi | Buku Kesehatan | Buku Hukum | Buku Ekonomi | Buku Kimia | Buku Manajemen | Buku Psikologi | Buku Pendidikan | Buku Sosial Politik | Buku Metode Riset | Buku Sains dan Teknologi