Buku Hukum Keuangan Dan Perbendaharaan Negara

Rp 154.000

 
Penulis Dr. Herman, S.H., M.Hum.
Institusi Universitas Negeri Makassar
Kategori Buku Referensi 
Bidang Ilmu Hukum
ISBN 978-623-02-8158-7
Ukuran 15.5×23 cm
Halaman viii, 152 hlm
Ketersediaan Pesan Dulu
Tahun 2024
Pengiriman

Dikirim dari Sleman, Yogyakarta

Biaya Pengiriman

Akan dihitung saat checkout

Bingung bagimana cara checkout di Toko Buku Online Deepublish Store? Ikuti Panduan Belanja.

Deepublish Menyediakan Berbagai Metode Pembayaran untuk Memudahkan Pembelian.

Metode pembayaran 1
Metode pembayaran 2

Beli Buku ini Sekarang

Deskripsi

Sinopsis Buku Hukum Keuangan Dan Perbendaharaan Negara

Buku Hukum Keuangan Dan Perbendaharaan Negara

Materi dalam buku ini memuat aspek hukum dalam pengelolaan keuangan, dan perbendaharaan negara. Keuangan negara dari sudut pandang hukum berarti menguraikan obyek hukum, subyek hukum, perencanaan, pelaksanaan, prosedur dan mekanisme, pertanggungjawaban hukum, dan tujuan pengelolaan keuangan negara. Perbendaharaan negara itu sendiri sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, atau daerah yang pengaturannya dimuat dalam suatu undang-undang, atau peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD).

Materi muatan hukum keuangan negara dan perbendaharaan negara dalam buku ini, diawali melalui pendekatan konseptual-teoritk tentang keuangan negara, dan perbendaharaan negara. Bahasan selanjutnya adalah sisi perencanaan keuangan negara sebagai suatu perencanaan strategis, aspek yuridikitas, legalitas, dan legitimasi, termasuk untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, kaitannya dengan kewajiban pemerintah (bestuurszorg) dalam kerangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya sesuai dengan amanah Alinea ke IV UUD NRI ’45.

Perihal keuangan negara dan perbendaharaan negara dibahas lebih lanjut dalam hal pengadaan barang, dan jasa oleh pemerintah. Memuat bahasan efisiensi, dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Uraiannya berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini terkait dengan prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai APBN, atau APBD. Dengan demikian, pengadaan barang atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD ini akan didapatkan barang atau jasa yang dapat dijangkau berdasarkan kemampuan pemerintah. 

Bahasan pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan negara kaitannya dengan pemeriksaan keuangan negara diuraikan tentang standar umum, standar dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan. Pemeriksaan, dan pengelolaan yang meliputi pemungutan pajak pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, pinjaman, layanan umum, membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan, pengeluaran, kekayaan yang dikelola sendiri, atau oleh pihak lain. Pemeriksaan, dan pengelolaan oleh pihak lain dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, segala hak yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan yang dipisahkan melalui suatu perusahaan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Aspek keuangan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara, atau daerah yang dipisahkan melalui perusahaan negara atau daerah, pembahasannya dalam pengertian hukum dimasukkan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang telah dipisahkan melalui perusahaan yang telah ada sebelumnya, atau didirikan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Bagian akhir bahasan dalam buku ini adalah keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah relevansinya dengan hukum. Pengelolaan keuangan negara yang beririsan dengan akibat hukum yang timbul oleh karena pengelolaan tersebut. Akibat hukum dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah dapat didekati dari bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Kaitannya dengan tanggungjawab hukum pemerintah, baik berkenaan dengan ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana, dan administrasi negara.

Singkatnya Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:

  • Hukum Keuangan Negara
  • Prinsip serta Pengelolaan Keuangan Negara
  • Keuangan Negara
  • Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
  • Pemeriksaan Keuangan Negara
  • Kekayaan Negara yang Dipisahkan
  • Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Buku Etika Bisnis Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Nilai (Dilengkapi Studi Kasus) ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Deepublish. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI

Informasi Tambahan

Berat 0,5 kg

Review

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Buku Hukum Keuangan Dan Perbendaharaan Negara”
Paling Laris

Rp 39.000

Paling Laris

Rp 188.000

Paling Laris

Rp 79.000

Paling Laris

Rp 79.000

Ada yang bisa Bang Jon Bantu?

Bantuan, transaksi, reseller dan pertanyaan umum

Ingin pengadaan buku/bahan pustaka dan kerjasama?

Selamat Berbelanja Buku di Deepublish Store